bytedaily - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun menghadapi tantangan kenaikan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa strategi utama yang akan diterapkan adalah melalui efisiensi belanja operasional dan optimalisasi penerimaan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Upaya efisiensi belanja akan mencakup berbagai kementerian dan lembaga, dengan salah satu kajian yang tengah dilakukan adalah penerapan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk opsi bekerja dari rumah. Kebijakan ini disinyalir sebagai langkah untuk mengefisienkan operasional, dengan potensi penerapan serupa bagi sektor swasta. Sementara itu, dari sisi penerimaan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi pendapatan dari sektor komoditas batu bara seiring dengan kenaikan harga global akibat gangguan pasokan energi. Pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026, serta mengkaji kemungkinan penerapan pajak ekspor untuk meningkatkan penerimaan negara dari potensi keuntungan (windfall profit).
