bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, sebuah studi menemukan kenaikan suhu akibat krisis iklim berkaitan dengan penurunan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Suhu panas dapat menekan kinerja pekerja dan pelaku usaha, antara lain karena mereka lebih sering beristirahat serta mengalami gangguan dalam mengambil keputusan.
Penelitian tersebut dilakukan oleh tim dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bersama Department of Economics College of William and Mary. Studi berjudul “Productivity impact of temperature change: evidence from Indonesia household-based enterprises survey” menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) yang dipadukan dengan data temperatur dan curah hujan dari sejumlah wilayah di Indonesia.
Usaha rumah tangga menjadi fokus penelitian karena sekitar 99 persen unit usaha di Indonesia termasuk kategori UMKM dan sebagian besar dijalankan dari rumah. Menurut para peneliti, usaha-usaha ini kerap memiliki keterbatasan perlindungan dan sumber daya untuk menghadapi suhu yang makin ekstrem.
Peneliti Esa Azali Asyahid menyampaikan, kenaikan temperatur tahunan satu derajat Celsius dari kondisi normal dikaitkan dengan penurunan pendapatan usaha sekitar 13–14 persen. Pendapatan per pekerja juga dapat merosot hingga sekitar 20 persen.
Studi itu mencatat produktivitas cenderung optimal pada suhu rata-rata tahunan 25–26 derajat Celsius. Jika suhu melampaui kisaran tersebut, produktivitas mulai turun secara signifikan. Sejumlah sektor yang mengalami tekanan besar meliputi usaha kecil dan bidang padat karya seperti konstruksi, manufaktur, serta usaha makanan.
Paparan suhu tinggi dapat membuat pekerja melambat dan lebih sering beristirahat. Panas juga berpotensi mengganggu kemampuan kognitif, memperlambat reaksi, dan mengurangi ketepatan kerja. Sementara itu, suhu maksimum harian di kawasan Jabodetabek dapat mencapai 36 derajat Celsius.
Para peneliti menilai perubahan iklim berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi karena sektor informal dan usaha kecil memiliki kemampuan adaptasi terbatas. Mereka menyarankan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, termasuk perbaikan lingkungan kerja, insentif finansial, akses terhadap teknologi pendingin, pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel, serta perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan cuaca.
