bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya bahwa tuduhan Amerika Serikat mengenai praktik pengalihan pengiriman barang atau transshipment melalui Indonesia tidak akan berdampak negatif pada kesepakatan perdagangan antara kedua negara.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan laporan dari AS terkait dugaan praktik tersebut. Namun, ia berpendapat bahwa tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah AS tidak mencerminkan kondisi faktual di Indonesia. "Kan belum ada langkah apa-apa, jadi kita monitor saja. Tapi apa yang disampaikan kan tidak sesuai dengan faktanya yang ada," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8).
Lebih lanjut, Airlangga memperkirakan tuduhan mengenai transshipment tidak akan memengaruhi kesepakatan Indonesia-AS terkait Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ia menambahkan bahwa kesepakatan ART antara Indonesia dan AS telah ditandatangani dan saat ini masih dalam proses menunggu kelanjutan terkait Section 301. "Karena ART kan kita sudah tanda tangani. Dan tinggal menunggu proses selanjutnya dari Section 301. Kalau itu sudah ada penyempurnaan, akan ada amendment. Kemudian proses berikutnya adalah ratifikasi masing-masing," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah AS menuding beberapa negara, termasuk Indonesia, digunakan sebagai jalur untuk produk China agar terhindar dari pengenaan tarif melalui praktik transshipment. Tuduhan ini disampaikan dalam sebuah laporan setebal 24 halaman yang membahas praktik pengalihan pengiriman barang, khususnya melalui negara-negara dengan pelabuhan utama. Laporan tersebut menyebutkan bahwa eksportir China diduga memanfaatkan pengemasan ulang dan klaim negara asal barang yang tidak sesuai untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah saat produk mereka masuk ke pasar AS. Gedung Putih menyebut praktik ini sebagai "China's Shadow Transshipment Network". Indonesia, bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam, masuk dalam kategori Tier 2, yang menurut Washington memiliki volume transshipment signifikan dan keterkaitan erat dengan rantai pasok serta sumber bahan baku yang berhubungan dengan China.
