bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya bahwa tuduhan Amerika Serikat mengenai praktik pengalihan pengiriman barang (transshipment) melalui Indonesia tidak akan berdampak negatif pada kesepakatan perdagangan antara kedua negara.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan laporan dari AS terkait dugaan praktik tersebut. Namun, ia berpendapat bahwa tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah AS tidak mencerminkan kondisi faktual yang terjadi di Indonesia.
"Kan belum ada langkah apa-apa, jadi kita monitor saja. Tapi apa yang disampaikan kan tidak sesuai dengan faktanya yang ada," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (21/8).
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi dampak tuduhan transshipment terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS, Airlangga memperkirakan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi kesepakatan yang telah terjalin.
Ia menjelaskan bahwa kesepakatan ART antara Indonesia dan AS telah ditandatangani, dan saat ini pemerintah sedang menunggu proses lanjutan yang terkait dengan Section 301. "Karena ART kan kita sudah tanda tangani. Dan tinggal menunggu proses selanjutnya dari Section 301. Kalau itu sudah ada penyempurnaan, akan ada amendment. Kemudian proses berikutnya adalah ratifikasi masing-masing," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah AS menuding sejumlah negara, termasuk Indonesia, dimanfaatkan sebagai jalur bagi produk China untuk menghindari pengenaan tarif melalui praktik transshipment. Tuduhan ini tertuang dalam laporan setebal 24 halaman yang membahas praktik pengalihan pengiriman barang, terutama melalui negara-negara dengan pelabuhan utama.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa eksportir China diduga memanfaatkan pengemasan ulang dan klaim palsu mengenai negara asal barang untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah saat produk mereka masuk ke pasar AS. Gedung Putih menyebut praktik ini sebagai "China's Shadow Transshipment Network".
Indonesia, bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam, masuk dalam kategori Tier 2. Kategori ini mencakup negara-negara yang dinilai oleh Washington memiliki volume transshipment yang signifikan serta integrasi yang lebih dalam dengan rantai pasok dan sumber bahan baku yang berkaitan dengan China.
