bytedaily - Kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia dinilai masih dalam koridor kewajaran oleh ekonom Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo. Penyesuaian ini dipicu oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, terutama antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berimbas pada fluktuasi harga minyak global.
Wisnu menjelaskan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi memang mengikuti tren pasar internasional, sehingga kenaikan harga minyak dunia secara otomatis mendorong penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Periode Februari-Maret 2026 menyaksikan kenaikan pada beberapa jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sebagai perbandingan, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil pada harganya.
Prediksi Wisnu, kenaikan BBM non-subsidi berada dalam kisaran moderat, yakni sekitar 5 hingga 10 persen. Mekanisme penetapan harga mengacu pada formula yang melibatkan harga acuan internasional (MOPS dan Argus), nilai tukar rupiah, serta komponen pajak, yang semuanya bersifat dinamis. Hal ini memberikan kewenangan bagi badan usaha untuk menentukan harga jual namun tetap melaporkannya kepada pemerintah, sehingga harga lebih mencerminkan kondisi pasar.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak mentah global di atas 100 dolar AS per barel memberikan tekanan fiskal pada APBN. Namun, pemerintah diperkirakan berhati-hati dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Perbandingan dengan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menjaga stabilitas harga BBM non-subsidi yang relatif moderat, sementara BBM bersubsidi menjadi penahan utama daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik.
