bytedaily - Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memasuki minggu ketiga berpotensi menimbulkan gejolak signifikan pada perekonomian Indonesia, khususnya sektor energi dan keuangan negara. Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia akibat konflik ini dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara drastis.
Harga minyak mentah global yang saat ini berada di kisaran US$77 hingga US$82 per barel, menurut Noviardi, memiliki potensi untuk meroket hingga US$100 per barel jika eskalasi memburuk, terutama jika ancaman penutupan Selat Hormuz—jalur vital yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia—terwujud.
Situasi ini menjadi krusial bagi Indonesia mengingat asumsi harga minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 hanya sebesar US$70 per barel. "Jika konflik berlanjut hingga 20 hari ke depan dan harga minyak mencapai US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar," ujar Noviardi. Ia memperkirakan, setiap kenaikan US$1 harga minyak di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.
Meski pemerintah telah menetapkan kuota subsidi BBM 2026 yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, total anggaran subsidi energi justru meningkat 11,2 persen menjadi Rp105,4 triliun. Peningkatan ini dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang menuntut anggaran lebih besar untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil.
Noviardi menekankan bahwa ruang fiskal pemerintah kian menyempit. Dalam kondisi kenaikan harga minyak yang tajam, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit: menambah alokasi subsidi yang dapat membengkakkan defisit anggaran, atau terpaksa menyesuaikan harga BBM bersubsidi yang berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Pemerintah saat ini masih menahan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter, sementara harga BBM non-subsidi seperti Pertamax telah mengalami penyesuaian. Keputusan ini dinilai rasional dalam jangka pendek mengingat cadangan BBM nasional yang diperkirakan cukup untuk sekitar 20 hari ke depan. Namun, Nofriadi memperingatkan bahwa ketahanan stok tersebut sangat terbatas. "Jika perang berlangsung lebih dari dua hingga tiga minggu tanpa de-eskalasi, tekanan fiskal akan cepat meningkat," tuturnya.
