bytedaily - Menghadapi dinamika global yang berubah cepat, Indonesia perlu segera merancang kebijakan yang lebih progresif dan tepat sasaran untuk membangun kemandirian pendanaan di luar dominasi dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menekankan pentingnya Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga (price taker) dalam sistem keuangan internasional, melainkan harus aktif menjadi arsitek atau setidaknya mitra dalam menentukan sumber pendanaan sendiri.
Langkah-langkah konkret yang mendesak untuk dipercepat meliputi penguatan skema penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal (local currency settlement/LCS) untuk perdagangan bilateral, penjajakan penggunaan mata uang dengan biaya dana lebih rendah seperti CNH (offshore renminbi) untuk pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah dengan instrumen jangka panjang, serta diversifikasi basis investor dan sumber likuiditas. Perubahan fundamental ini muncul akibat tren penurunan pasokan dolar global yang dipicu pengetatan likuiditas, kebutuhan pembiayaan domestik AS, dan pergeseran perilaku investor, di sisi lain muncul penguatan internasionalisasi mata uang Tiongkok.
Fakhrul Fulvian menyoroti bahwa forum-forum internasional seperti pertemuan IMF dan World Bank, meskipun penting, masih cenderung menggunakan kerangka kebijakan lama yang berfokus pada stabilitas dan kehati-hatian fiskal. Pendekatan ini dinilai belum memadai untuk menjawab tantangan struktural global yang semakin kompleks, termasuk fragmentasi global yang mengarah pada sistem keuangan multipolar. Dalam sistem baru ini, akses terhadap likuiditas dan pembiayaan akan sangat bergantung pada jaringan bilateral, regional, dan fleksibilitas kebijakan masing-masing negara, sehingga Indonesia harus proaktif memperjuangkan ketersediaan likuiditasnya.
