bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan sebagian pembayaran kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum dilunasi karena pembangunan dapur masih ditinjau dan terkait perkara yang ditangani Kejaksaan.
Sudaryono membagi mitra SPPG menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membangun dapur sendiri untuk kemudian mengoperasikannya. Kelompok kedua bertindak sebagai kontraktor pembangunan dapur yang dibiayai melalui anggaran BGN dari APBN.
Pembayaran untuk kelompok kedua belum dilakukan karena pembangunan dapur masih dalam proses peninjauan dan berkaitan dengan perkara di Kejaksaan. Sudaryono menyampaikan hal itu di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).
BGN, kata Sudaryono, menunggu rekomendasi dari lembaga yang memeriksa dan menangani perkara tersebut. Pembayaran akan dilakukan jika Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikannya.
Ia mengaku memahami mitra telah mengeluarkan biaya untuk membangun dapur. Namun, pembayaran belum bisa diproses selama persoalan pembangunan masih ditangani pihak berwenang.
Di sisi lain, BGN tetap berencana membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada pekan tersebut. Pembukaan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Dapur yang bangunannya sudah rampung tetapi belum beroperasi akan didata untuk menentukan jadwal pembukaannya. Sudaryono mengatakan proses pembukaan dilakukan melalui sistem, tanpa perantara atau pungutan jasa, karena program tersebut merupakan program pemerintah.
Persoalan pembayaran mitra SPPG sebelumnya juga disampaikan Sudaryono pada Juli. Saat itu, BGN tengah menyusun skema penyelesaian bagi mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T. Para mitra disebut telah mendatangi Kantor BGN untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kepastian pembayaran.
