bytedaily - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan kembali pentingnya peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang lebih kuat dalam menjamin keberhasilan program pembangunan di tingkat daerah. Penekanan ini disampaikan di tengah upaya percepatan pencapaian visi pembangunan nasional, di mana APIP diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha, menjelaskan bahwa pimpinan APIP di semua tingkatan, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, memikul tanggung jawab besar untuk memberikan nilai tambah. Hal ini mencakup pengelolaan kegiatan pengawasan internal yang efektif, penyelarasan dengan ekspektasi pemangku kepentingan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai koridor dan target yang ditetapkan. BPKP juga mendorong agar APIP daerah memiliki posisi independen dengan saluran pelaporan langsung kepada kepala daerah, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, BPKP menggalakkan implementasi pengawasan intern berbasis risiko (PIBR) sebagai pendekatan utama. Dengan fokus pada area pembangunan yang memiliki risiko tertinggi, APIP dituntut memberikan wawasan mendalam melalui rekomendasi yang tajam. Hasil pengawasan ini diharapkan dapat diformulasikan menjadi opini makro bagi kepala daerah, yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Komitmen BPKP melalui Kedeputian PPKD adalah untuk terus menyinergikan tata kelola pelayanan publik agar lebih efektif, akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional terkini.
