bytedaily - Menurut informasi dari ekonomi.republika.co.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas petugas sebelum memberikan data saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan identitas petugas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pendataan.
Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 BPS, Windhiarso Ponco Adi, menyatakan bahwa seluruh petugas lapangan akan dilengkapi dengan atribut resmi. "Petugas kami dibekali dengan seragam rompi bertuliskan Sensus Ekonomi 2026 dan ada identitas lain berupa name tag serta surat tugas. Name tag ini sendiri bisa dikonfirmasi karena ada barcode-nya sehingga bisa ditelusuri apakah dia benar petugas asli atau petugas palsu," jelas Windhiarso di Jakarta, dikutip Senin (6/7/2026).
Ia menambahkan bahwa petugas yang mendatangi rumah atau tempat usaha adalah personel resmi yang ditugaskan oleh BPS di tingkat kabupaten/kota sesuai wilayah kerja. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk meminta petugas menunjukkan identitas sebelum wawancara dimulai.
BPS juga dilaporkan terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, camat, kepala desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat, guna menyebarkan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada warga.
Windhiarso menuturkan, jika ada masyarakat yang ragu atau menolak untuk didata, petugas akan melakukan pendekatan persuasif dengan menjelaskan tujuan sensus secara sopan dan profesional. BPS berharap pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pendataan tersebut.
