bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan jaminan bahwa data yang terkumpul dari Sensus Ekonomi 2026 tidak akan dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan, pemeriksaan usaha, audit, maupun penegakan hukum. Seluruh informasi yang diberikan oleh responden dipastikan hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik semata.
Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 BPS, Windhiarso Ponco Adi, menjelaskan bahwa jaminan kerahasiaan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini menegaskan kewajiban BPS untuk menjaga kerahasiaan seluruh data yang diperoleh selama pelaksanaan sensus.
"Data yang dikumpulkan dalam sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk penetapan pajak, pemeriksaan usaha, audit, ataupun tujuan lain di luar statistik. Kami ingin memberikan jaminan kepada seluruh responden bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya," ujar Windhiarso di Jakarta, dikutip pada Senin (6/7/2026).
Lebih lanjut, Windhiarso memaparkan bahwa data individu maupun pelaku usaha tidak akan dipublikasikan secara perorangan. Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan disajikan dalam bentuk data agregat guna menggambarkan kondisi dunia usaha dan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
BPS juga telah menerapkan sistem pengamanan data yang berlapis. Data yang dikumpulkan melalui aplikasi FASIH akan langsung tersimpan di server BPS yang memenuhi standar keamanan informasi ISO 27001, serta diperkuat dengan sistem keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa lembaganya terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memastikan kerahasiaan data responden. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat menerima petugas sensus dengan baik, meskipun suara penolakan lebih sering terdengar di media sosial.
"Kami sudah monitor. Secara proporsi masih banyak yang menerima dibandingkan dengan yang menolak. Hanya yang bersuara di medsos adalah yang menolak, yang menerima petugas sensus dengan baik jarang bersuara. Ini tugas kita bersama-sama untuk tanpa lelah mengedukasi masyarakat agar paham tentang pentingnya didata," ungkap Amalia.
Amalia menekankan perlunya penguatan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru mengenai pelaksanaan sensus. Dengan pemahaman publik yang meningkat, BPS berharap masyarakat akan bersedia memberikan data yang benar, jujur, dan lengkap, sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat.
