bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa tantangan utama dalam memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bukan semata-mata pada biaya transaksi, melainkan pada kemudahan akses bagi masyarakat.
Menurut Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, KKI memiliki potensi untuk bersaing dengan kartu kredit berprinsipal asing dalam transaksi domestik. Konsep KKI serupa dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yaitu memindahkan pemrosesan transaksi kredit dari lembaga pemroses transaksi asing ke jaringan nasional.
Huda menjelaskan bahwa saat ini transaksi kredit domestik masih didominasi oleh prinsipal asing seperti Mastercard dan Visa. Dengan pemindahan pemrosesan ke jaringan nasional, biaya switching KKI seharusnya lebih kompetitif dibandingkan dengan prinsipal asing.
Meskipun demikian, Huda mengakui bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kartu kredit berprinsipal asing masih akan tetap ada, terutama bagi mereka yang sering melakukan transaksi di luar negeri. KKI, yang utamanya ditujukan untuk transaksi domestik, belum dapat sepenuhnya menggantikan peran tersebut.
Lebih lanjut, Huda menyoroti bahwa kendala terbesar KKI adalah proses pengajuan kartu kredit yang dinilai masih sulit dan memakan waktu bagi sebagian masyarakat. Kesulitan ini mendorong sebagian masyarakat untuk beralih ke layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau metode pembayaran lainnya.
Untuk dapat memperluas jangkauan penggunaannya, terutama di segmen menengah ke bawah, KKI perlu menyederhanakan proses akses. Namun, Huda menekankan bahwa kemudahan akses ini harus tetap diimbangi dengan kualitas penilaian kredit yang baik untuk meminimalkan risiko gagal bayar.
