bytedaily - Melansir dari Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, pemerintah berencana menghimpun dana sebesar Rp876,3 triliun melalui penerbitan utang baru pada tahun anggaran 2027. Dana tersebut akan diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.
Secara spesifik, penerbitan SBN ditargetkan mencapai Rp779,9 triliun, melebihi proyeksi tahun 2026 yang sebesar Rp736,6 triliun. Sementara itu, penarikan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, direncanakan sebesar Rp96,3 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2026 yang mencapai Rp131,6 triliun.
Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan utang dari SBN akan mencakup penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Sukuk Negara (SBSN). Komponen pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman domestik dan pinjaman internasional.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola pembiayaan utang secara hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan ini berpegang pada prinsip akseleratif, yaitu memanfaatkan utang sebagai pendorong percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, prinsip efisien diterapkan dengan mengupayakan penerbitan utang berbiaya minimal melalui pengembangan pasar keuangan dan diversifikasi instrumen. Prinsip seimbang juga dipegang teguh untuk menjaga portofolio utang yang optimal, menyeimbangkan biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi demi keberlanjutan fiskal.
