bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan inflasi di Indonesia saat ini lebih banyak dipicu kenaikan biaya dan kendala pasokan, bukan tingginya permintaan. Penjelasan tersebut mengacu pada kajian dan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dradjad menyebut daya beli masyarakat masih kuat, tetapi pasokan sejumlah barang belum mencukupi. Ia mencontohkan cabai yang pasokannya terbatas dan produk elektronik yang masih bergantung pada impor sebagai faktor yang dapat mendorong inflasi.
Menurut Dradjad, pengendalian inflasi ke depan perlu berfokus pada penguatan rantai pasokan dan kelancaran distribusi barang. Pemerintah juga memperhatikan komponen ekspor bersih untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama BPS berencana berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut mencakup berbagi data serta memperbaiki pencatatan agar data dapat tercakup oleh BPS.
BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan dan 0,30 persen secara bulanan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi bulanan 0,88 persen dengan andil 0,26 persen.
Cabai rawit menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar dalam kelompok tersebut, yakni 0,08 persen. Berikutnya cabai merah menyumbang 0,06 persen, daging ayam ras 0,05 persen, beras 0,03 persen, telur ayam ras 0,02 persen, serta ikan segar dan kangkung masing-masing 0,01 persen.
Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi 0,14 persen dengan andil 0,01 persen. Deflasi kelompok ini terutama dipengaruhi emas perhiasan, yang memberikan andil deflasi 0,01 persen.
Inflasi inti tercatat 0,10 persen dengan andil 0,06 persen. Biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi menjadi salah satu komoditas yang dominan menyumbang inflasi inti, sedangkan inflasi pada harga yang diatur pemerintah berada pada tingkat sangat rendah atau mendekati nol.
Secara bulanan, 36 provinsi mengalami inflasi dan dua provinsi mengalami deflasi.
