bytedaily - Ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, khususnya pasca serangan lintas batas antara Israel dan Iran, mulai menimbulkan riak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Meskipun dampaknya belum terasa secara langsung pada harga komoditas domestik, potensi gangguan pada rantai pasok energi menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan di Indonesia.

Menyikapi tantangan global tersebut, otoritas moneter dan fiskal di Indonesia bergerak cepat. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional hingga tahun 2026. Fokus utama adalah menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan likuiditas pasar tetap memadai, meski tekanan eksternal terus membayangi.

Di sisi domestik, upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi inklusif terus digalakkan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara tegas menyatakan bahwa Tim Percepatan Akselerasi Pembangunan Daerah (TPAKD) harus menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan inklusivitas ekonomi pada tahun 2026. Ini sejalan dengan program pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur dan ekosistem ekonomi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi prioritas. Otorita IKN tengah berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar terintegrasi dalam ekosistem ekonomi baru di kawasan tersebut, memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terpusat di Jawa.

Dalam konteks menjaga stabilitas harga dan kondusivitas pasar di tingkat mikro, aparat kepolisian turut andil. Sebagai contoh, Polsek Piyungan menggelar patroli dialogis di Pasar Ngablak. Langkah preventif ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, menjamin bahwa gejolak makro tidak merembet ke stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat lokal.