bytedaily - Dilansir dari bbc.com, Inggris telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan enam negara Teluk yang diklaim akan memberikan nilai £3,7 miliar bagi perekonomian negara tersebut. Kesepakatan ini terjalin dengan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menghapus tarif senilai sekitar £580 juta per tahun untuk ekspor Inggris ke kawasan tersebut setelah sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu, kesepakatan ini juga diharapkan mempermudah perusahaan-perusahaan Inggris untuk berekspansi dan menjalin kemitraan di negara-negara Teluk, yang pada gilirannya akan mendukung penciptaan lapangan kerja.
Produk-produk Inggris yang akan mendapatkan pembebasan tarif mencakup keju cheddar, mentega, dan cokelat. Kesepakatan ini merupakan yang ketiga kalinya dicapai oleh pemerintahan Perdana Menteri Sir Keir Starmer, setelah sebelumnya menjalin kesepakatan dengan India dan Korea Selatan. Pemerintah Inggris juga telah mencapai perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Sir Keir Starmer menyebut kesepakatan dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) ini sebagai 'kemenangan besar' bagi para pekerja dan bisnis di Inggris, yang manfaatnya akan dirasakan dalam beberapa tahun mendatang melalui peningkatan upah dan lebih banyak peluang.
Menteri Bisnis dan Perdagangan, Peter Kyle, menambahkan bahwa di tengah ketidakstabilan global, pengumuman ini mengirimkan sinyal kepercayaan yang jelas dan memberikan kepastian bagi eksportir Inggris untuk merencanakan masa depan. Kanselir Rachel Reeves menegaskan bahwa kesepakatan ini membuktikan dukungan Inggris kepada perusahaan-perusahaan lokal untuk bersaing dan meraih kesuksesan di kancah global, yang pada akhirnya baik untuk lapangan kerja, industri, dan konsumen.
Chris Southworth, Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional (ICC) Inggris, menyambut baik kesepakatan ini sebagai 'dorongan bagi kepercayaan bisnis'. Ia menyatakan bahwa kesepakatan ini menjamin akses pasar, kelancaran aliran data, dan peningkatan mobilitas, yang sangat baik untuk pertumbuhan, lapangan kerja, investasi, dan perekonomian Inggris.
Namun, kelompok advokasi seperti Trade Justice Movement menyuarakan keprihatinan. Mereka mengkritik kurangnya detail mengenai hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja dalam kesepakatan tersebut. Kelompok ini berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan aksi iklim. Mereka menyoroti catatan negara-negara GCC dalam membatasi kebebasan pers, penggunaan hukuman mati, serta peran mereka sebagai produsen emisi gas rumah kaca yang tinggi akibat industri minyak mereka. Trade Justice Movement menilai kesepakatan ini mengunci Inggris dalam hubungan komersial yang lebih dalam dengan beberapa pemerintah yang paling represif di dunia, demi keuntungan ekonomi yang dianggap marginal.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Chris Southworth berpendapat bahwa perdagangan bukanlah sarana yang tepat untuk menangani isu hak asasi manusia. Ia berargumen bahwa semakin intens perdagangan, semakin damai hubungan yang terjalin, dan semakin besar pula pengaruh jangka panjang yang dimiliki karena adanya saling ketergantungan ekonomi. Menurutnya, cara untuk mendiskusikan isu-isu tersebut bukanlah melalui perdagangan, melainkan melalui pendekatan yang berbeda.
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi bbc.com.
