bytedaily - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa pembangunan kompleks lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas utama. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proyek ini terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan selesai antara akhir tahun 2027 hingga awal tahun 2028.
Proyek prestisius ini mencakup pembangunan lima gedung utama untuk lembaga legislatif, termasuk Gedung Paripurna, DPR, DPD, dan MPR, serta infrastruktur pendukung dan jalan sepanjang 3,7 kilometer. Sementara itu, kawasan yudikatif akan terdiri dari pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Gedung Mahkamah Konstitusi, beserta area pendukung seperti Plaza Keadilan dan masjid, yang akan dihubungkan oleh jalan sepanjang 8 kilometer. Kepala OIKN secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan kompleks ini tidak termasuk dalam pos anggaran yang mengalami efisiensi, memastikan kelanjutan progresnya.
Selain pembangunan gedung-gedung pemerintahan, OIKN juga terus memperkuat infrastruktur pendukung IKN, seperti pembangunan embung dan kolam retensi untuk pengelolaan air. Jaringan perpipaan air minum yang sedang dikerjakan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk memastikan pasokan air hingga ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kelanjutan proyek-proyek ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan dan politik masa depan Indonesia.
