bytedaily - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk segera melanjutkan pemberian insentif pada kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi potensi tekanan pada anggaran negara, terutama di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus bergejolak.
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, penghentian stimulus lanjutan pada kendaraan listrik pasca-2025 berisiko memperlambat adopsi EV di Indonesia. Akibatnya, harga EV bisa melonjak, menggerus daya beli masyarakat, dan membuat Indonesia kehilangan momentum transisi energi.
Data menunjukkan bahwa insentif pemerintah telah mendorong penjualan EV hingga mencapai 82 ribu unit atau sekitar 11-12% dari total pasar otomotif nasional hingga November 2025. Namun, konflik geopolitik global yang memicu harga minyak di atas $100 per barel berpotensi membengkakkan alokasi subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rizal memprediksi alokasi subsidi energi pada 2026 bisa mencapai Rp210 triliun, dengan setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 per barel berimplikasi pada penambahan beban fiskal sebesar Rp6-7 triliun. Kenaikan $10 per barel bahkan bisa menambah beban subsidi hingga Rp60-70 triliun.
Oleh karena itu, Indef menekankan bahwa insentif kendaraan listrik tetap menjadi strategi jangka menengah yang efektif. Stimulus ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat tetapi juga mengurangi tekanan fiskal jangka panjang serta ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Simulasi menunjukkan penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan EV dapat menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun, berkontribusi signifikan pada neraca energi nasional.
Keberlanjutan program insentif tersebut, menurut Rizal, menjadi kunci keberhasilan elektrifikasi sektor transportasi dan menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
