bytedaily - Dilansir dari jalopnik.com, Kanada memiliki undang-undang ketat yang melarang impor produk yang diduga dibuat dengan kerja paksa, termasuk yang berasal dari Amerika Serikat. Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai Supply Chains Act, awalnya ditujukan untuk menargetkan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, namun menurut pengacara hak asasi manusia Kanada, undang-undang ini juga berlaku untuk produk Amerika.
Sandra Wisner, direktur International Human Rights Program di University of Toronto, bersama rekan-rekannya telah mengajukan keluhan kepada Canada Border Services Agency (CBSA) mengenai produk pertanian dan barang-barang manufaktur di AS yang diduga dibuat menggunakan tenaga kerja narapidana, khususnya di Alabama. Argumen mereka adalah bahwa hukum Kanada yang dimaksudkan untuk melarang barang-barang hasil kerja paksa dari Tiongkok juga berlaku sama kuatnya untuk barang-barang dari Amerika Serikat.
Dalam keluhan yang diajukan bulan ini kepada CBSA, tim Wisner meminta agar barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa dari Amerika Serikat diblokir masuk ke Kanada. Nabila Khan, seorang peneliti yang turut menyusun keluhan tersebut, menyatakan bahwa timnya telah meninjau laporan dari pemerintah dan kelompok masyarakat di AS mengenai pemaksaan narapidana untuk bekerja pada komponen kendaraan Hyundai dan Genesis, serta produk Dorsey Trailer. Mereka juga melakukan wawancara dengan pekerja yang saat ini atau pernah berada di penjara.
Hyundai sendiri membantah keterlibatan dengan pemasok komponen yang menggunakan kerja paksa atau pekerja anak sejak tahun 2023. Sebelumnya, sebuah laporan dari peneliti di Columbia University tahun lalu menemukan bahwa 13% pekerja pemasok Hyundai di Alabama berada dalam "program pembebasan kerja penjara". Hyundai menyatakan bahwa mereka menyadari partisipasi beberapa pemasok dalam program tersebut, namun semua pemasok diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang ketat.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa Konstitusi Amerika Serikat melarang perbudakan dan perbudakan paksa, kecuali sebagai hukuman atas kejahatan. Hal ini memungkinkan adanya praktik kerja paksa bagi narapidana. Para akademisi Amerika berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja narapidana tidak pantas ketika mereka tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang sama seperti karyawan biasa, dan ketika perusahaan swasta yang mengelola penjara menghukum dan memberi imbalan kepada narapidana berdasarkan kualitas hasil kerja mereka.
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi jalopnik.com.
