bytedaily - Di tengah gejolak krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Jember (Unej), Ciplis Gema Qori'ah, menekankan bahwa reformasi energi di Indonesia bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan yang mendesak. Ia berpendapat bahwa keberanian politik untuk melakukan restrukturisasi energi secara terencana dan berkelanjutan sangat krusial demi mewujudkan ketahanan energi nasional dan menghindari siklus krisis yang berulang.
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah bertransformasi menjadi guncangan ketidakpastian yang nyata di pasar energi global. Serangan terhadap infrastruktur energi Iran dan fasilitas gas alam cair (LNG) di kawasan Teluk, termasuk potensi gangguan terhadap Selat Hormuz yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia, menciptakan disrupsi ganda pada produksi dan distribusi. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan harga dan kelangkaan energi yang sulit diatasi oleh kebijakan domestik semata.
Pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema kebijakan yang kompleks. Sebagai negara pengimpor energi bersih, kenaikan harga minyak dunia menempatkan pemerintah pada posisi sulit antara menjaga stabilitas harga melalui subsidi yang membebani fiskal, atau menyesuaikan harga pasar yang berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Defisit fiskal yang terus meningkat dan kelemahan struktural konsumsi energi domestik, terutama ketergantungan sektor transportasi pada kendaraan pribadi, semakin memperumit upaya penyesuaian. Meskipun berbagai langkah mitigasi seperti subsidi BBM, optimalisasi batu bara, dan promosi energi bersih telah diambil dan terbukti meredam inflasi jangka pendek, reformasi struktural yang berani tetap menjadi kunci utama.
