bytedaily - Kenaikan harga minyak mentah dunia yang menembus level psikologis US$115 per barel kembali menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Gejolak harga ini, yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan pada jalur distribusi energi krusial seperti Selat Hormuz dan Laut Merah, berpotensi memperberat beban negara yang masih sangat bergantung pada impor energi.
Menurut pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi, Indonesia menghadapi tekanan ganda. Sebagai 'net importer' minyak dengan kebutuhan impor harian mencapai 1,2 juta barel, lonjakan harga ini akan menggerus devisa negara secara signifikan. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp17.000 per dolar AS semakin memperburuk situasi, meningkatkan beban pembayaran utang impor energi. Selain itu, kenaikan harga minyak global juga memicu inflasi impor, yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum, menggerus daya beli masyarakat.
Di sisi fiskal, pemerintah dihadapkan pada dilema pelik. Mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan membengkakkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara menaikkan harga BBM akan langsung membebani masyarakat dan berpotensi memicu inflasi serta masalah sosial, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Fahmy menyarankan realokasi anggaran dan pemangkasan belanja nonprioritas untuk meringankan beban fiskal.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyoroti dampak serius pada sektor riil. Manufaktur, khususnya industri petrokimia yang boros energi, akan menghadapi peningkatan biaya produksi yang sulit dibebankan kepada konsumen akibat daya beli yang menurun. Sektor transportasi dan logistik juga terancam oleh kenaikan biaya operasional akibat harga BBM non-subsidi yang lebih tinggi. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah, menciptakan efek berantai yang pada akhirnya dirasakan oleh konsumen.
