bytedaily - Pemerintah Korea Selatan tengah serius mempertimbangkan penerapan pembatasan berkendara bagi masyarakat umum. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global yang terus meroket, yang berpotensi memicu peningkatan tajam hingga US$120-US$130 per barel. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi untuk meredam permintaan energi di tengah kekhawatiran gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengindikasikan bahwa eskalasi situasi geopolitik dapat mendorong pemerintah menaikkan tingkat siaga krisis ke level 'peringatan'. Jika hal ini terjadi, pembatasan konsumsi energi, termasuk pembatasan berkendara, akan menjadi pilihan yang perlu diambil. Implementasi pembatasan yang meluas ke seluruh masyarakat akan menjadi kebijakan serupa pertama sejak era Perang Teluk tahun 1991, yang kala itu menerapkan sistem rotasi kendaraan.
Selain opsi pembatasan berkendara, pemerintah juga mengkaji kemungkinan pemotongan pajak bahan bakar lebih lanjut untuk meringankan beban finansial rumah tangga. Namun, keputusan final mengenai pembatasan wajib bagi sektor swasta belum ditetapkan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan mencermati secara cermat kondisi pasokan energi global dan faktor-faktor ekonomi makro lainnya sebelum memutuskan langkah konkret.
Posisi Korea Selatan sebagai negara pengimpor minyak mentah yang mayoritas (sekitar 70%) berasal dari Timur Tengah, membuat krisis harga dan pasokan minyak global memiliki dampak yang signifikan. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan sistem rotasi kendaraan wajib selama lima hari untuk sektor publik. Langkah-langkah pengelolaan permintaan yang lebih ketat terus ditinjau, termasuk kemungkinan perluasan pembatasan berkendara dan dorongan partisipasi sukarela dari sektor swasta dan keuangan.
