bytedaily - Musim panen raya secara konsisten menghadirkan dinamika kompleks dalam sektor pangan nasional. Di satu sisi, ada optimisme akan ketersediaan dan surplus pasokan, namun di sisi lain muncul kekhawatiran tentang efektivitas sistem penyerapan hasil produksi. Mengambil pelajaran dari lonjakan produksi padi pada tahun 2025 yang sempat terhambat oleh keterbatasan penyimpanan, pemerintah kini berupaya melakukan perbaikan signifikan menjelang panen raya 2026.
Badan Urusan Logistik (Bulog) dihadapkan pada target produksi beras nasional sebesar 34,77 juta ton. Untuk mengantisipasi tantangan ini, pemerintah telah menggelar sejumlah langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru. Namun, pertanyaan krusial tetap menyeruak: apakah langkah-langkah ini memadai untuk mencegah terulangnya permasalahan klasik seputar kapasitas penyimpanan? Keterbatasan gudang yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi kerap menciptakan celah bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani, yang pada akhirnya menjadikan gudang lebih dari sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan pilar stabilisasi ekonomi.
Permasalahan tidak berhenti pada kapasitas. Tantangan signifikan lainnya adalah distribusi lokasi gudang. Banyak gudang yang belum strategis atau jauh dari pusat produksi, sehingga menyulitkan akses petani dan meningkatkan biaya logistik. Akibatnya, petani seringkali terpaksa memilih menjual gabah kepada tengkulak dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, demi kepastian transaksi yang lebih cepat. Selain itu, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu krusial. Penyerapan gabah berkualitas rendah secara langsung berdampak pada kualitas beras dan harga jual di pasar. Pemerintah telah menetapkan target penyerapan ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026, yang akan didukung oleh strategi jemput bola melibatkan pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga personel TNI dan Polri.
