bytedaily - Pemerintah Indonesia sedang dalam proses finalisasi pembentukan pusat layanan pengaduan atau _call center_ untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat melaporkan secara langsung setiap permasalahan yang timbul selama implementasi program tersebut di lapangan.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa mekanisme pengaduan ini merupakan bagian integral dari upaya penyempurnaan tata kelola program MBG yang telah menjangkau lebih dari 61,6 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Kebutuhan akan sistem respons cepat dinilai krusial mengingat skala besar dari program ini, yang bertujuan memastikan laporan dari daerah dapat segera ditindaklanjuti oleh otoritas terkait.
Untuk mempercepat resolusi, ditargetkan laporan yang masuk hari ini dapat segera ditangani pada hari yang sama. Selain mengoptimalkan kanal pengaduan, pemerintah juga tengah giat memperkuat landasan regulasi dan koordinasi antarlembaga. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menjadi pedoman dalam penataan operasional, pengawasan, serta mekanisme penanganan keluhan.
Pengawasan program akan ditingkatkan melalui pembentukan satuan tugas yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, dari bupati hingga puskesmas, untuk mempercepat penanganan keluhan dan temuan. Program MBG juga terus dievaluasi, termasuk penertiban unit penyelenggara yang belum memenuhi standar higienitas dan sanitasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini secara bertahap demi mencapai target yang telah ditetapkan.
