bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, target ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Proyek berskala besar ini dirancang sebagai fondasi infrastruktur energi hijau yang akan menopang pengembangan ekosistem hilirisasi industri di masa mendatang.
Airlangga menekankan pentingnya PLTS sebagai sumber energi utama untuk mendukung kemajuan kecerdasan buatan (AI) serta pengembangan industri manufaktur yang berkelanjutan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Kadin Diplomatic Economic Breakfast di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/7).
Pasokan listrik ramah lingkungan berskala masif ini sangat dibutuhkan untuk mendukung proyek hilirisasi ekosistem baterai elektrik. Investasi untuk proyek ini dilaporkan telah siap digelontorkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk di kawasan Kendal.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa ekosistem baterai yang dibangun tidak hanya ditujukan untuk sektor otomotif, tetapi juga untuk mendukung sistem penyimpanan energi masa depan. Energi hijau yang dihasilkan akan menjadi bahan bakar krusial bagi perkembangan AI, produksi baja hijau, produk pemurnian hijau, dan produk konsumen hijau.
Selain fokus pada pengembangan panel surya, pemerintah juga tengah menyusun rencana transisi energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Saat ini, Indonesia sedang melakukan studi kelayakan untuk pengembangan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR).
Dalam pengembangan PLTN, pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan dari Amerika Serikat dan Mitsubishi dari Jepang, serta melakukan kajian operasional PLTN di Kanada. Airlangga menyatakan bahwa teknologi reaktor modular kecil dipilih sebagai langkah awal untuk menguji keamanan sebelum beralih ke reaktor skala besar. Hal ini juga dilakukan untuk meredam kekhawatiran negara-negara tetangga sambil menunggu persetujuan dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
