bytedaily - Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai strategi utama untuk menurunkan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Haryadi, menyoroti besarnya subsidi energi yang kini mencapai Rp120 triliun per tahun, di mana mayoritas dialokasikan untuk konsumsi solar dan pertalite. Potensi lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dikhawatirkan akan semakin memperbesar beban subsidi ini.
Menurut Bambang, salah satu solusi paling realistis adalah mengalihkan penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Beliau menambahkan bahwa perkembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Indonesia, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terus menunjukkan kemajuan, termasuk inovasi SPKLU mobile yang dapat mengatasi kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan titik pengisian daya.