bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings telah memutuskan untuk mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level BBB dan peringkat jangka pendek A-2, dengan mempertahankan outlook Stabil.
Afirmasi ini menggarisbawahi bahwa Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade, sekaligus menjadi pengakuan atas ketahanan fundamental perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global, seperti ketegangan geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan pengetatan kondisi keuangan dunia.
Dalam publikasi Research Update yang dirilis pada Senin (13/7), S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, serta beban utang eksternal neto dan utang pemerintah yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sejenis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik afirmasi ini sebagai bentuk kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Hal ini menjadi sinyal positif bagi investor mengenai soliditas fundamental ekonomi Indonesia.
S&P memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Proyeksi pertumbuhan riilnya adalah 5,1% pada 2026 dan rata-rata 4,9% untuk periode 2026-2029. Pertumbuhan sebesar 5,6% (yoy) pada Triwulan I-2026, yang didorong oleh belanja pemerintah dan percepatan pencairan anggaran, turut menjadi katalis positif, dengan PDB per kapita Indonesia diperkirakan mencapai kisaran USD5.200 pada 2026.
Salah satu faktor utama yang menopang outlook Stabil adalah komitmen pemerintah dalam menjaga batas defisit anggaran di bawah 3% PDB, sesuai amanat undang-undang. S&P menilai rekam jejak kepatuhan lintas pemerintahan terhadap batas defisit ini sebagai penopang penting bagi kelayakan kredit Indonesia.
Kinerja penerimaan negara juga mendapat catatan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 19% pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh pemulihan administrasi perpajakan, peningkatan penerimaan PPN, serta penguatan penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.
S&P secara khusus menyoroti upaya pemerintah dalam memperkuat sentralisasi pengelolaan dan menekan kebocoran pada sektor sumber daya alam dan mineral. Langkah-langkah ini dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus perolehan devisa ekspor, termasuk melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang diharapkan dapat menertibkan praktik miss-invoicing dan transfer pricing, serta penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional dan berhasil menjaga tekanan inflasi tetap terkendali sejak dekade 2010-an. Bauran kebijakan moneter serta fleksibilitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian yang memadai dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi.
