bytedaily -
Jakarta – Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) diperkuat secara intensif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap dampak ketidakpastian global serta potensi gejolak geopolitik yang dapat menekan sektor riil domestik.
Dalam upaya menjaga fondasi perekonomian, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci utama. Fokus utama diarahkan pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendorong laju investasi yang berkelanjutan. Upaya kolektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara inklusif dan tangguh.
Sementara itu, di tingkat regional, pemerintah daerah juga mengambil peran strategis. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPAKD) akan didorong menjadi motor penggerak ekonomi inklusif di Sumut hingga tahun 2026. Inisiatif serupa juga terlihat di Kalimantan Timur, di mana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat ekosistem pelaku usaha lokal sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi baru.
Di tengah dinamika makroekonomi tersebut, stabilitas di tingkat mikro juga menjadi perhatian. Di Yogyakarta, misalnya, aparat kepolisian melalui Polsek Piyungan terus melakukan patroli dialogis di pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti Pasar Ngablak. Kegiatan bertujuan menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran aktivitas ekonomi sehari-hari.
Situasi ekonomi global yang cenderung fluktuatif, dipicu oleh tensi geopolitik lintas benua, menuntut kesiapan domestik yang matang. Penguatan sinergi kebijakan nasional dan implementasi program ekonomi inklusif di daerah dinilai krusial untuk memitigasi risiko dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan di jalur positif.
