bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi bahwa antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatera dan daerah lainnya akan normal kembali dalam jangka waktu maksimal dua hari.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan bahwa ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Biosolar dan Pertalite, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami terus berjuang keras untuk normalisasi dan paling lama 1-2 hari ke depan insya Allah semua akan terurai dan cukup lancar kembali," ujar Wahyudi dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/7).
Wahyudi menjelaskan bahwa penyebab antrean yang terjadi adalah adanya pergeseran pola pembelian BBM. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kini beralih ke BBM bersubsidi, yang memang diizinkan sesuai dengan regulasi.
Namun, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi ini menyebabkan antrean menjadi lebih panjang di beberapa wilayah, khususnya di jalur logistik dan jalur Trans Sumatera. Kenaikan kebutuhan BBM di beberapa titik dilaporkan mencapai 10-15 persen.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berupaya menormalkan kembali distribusi BBM guna mencegah masyarakat melakukan pembelian panik atau berlebihan.
BPH Migas juga menegaskan komitmennya dalam menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tindakan yang diambil meliputi pemblokiran QR code dan penyerahan kendaraan yang terbukti melakukan pembelian berulang kepada aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Wahyudi menyebutkan bahwa penambahan armada distribusi telah dilakukan untuk mempercepat pasokan BBM ke wilayah yang mengalami kepadatan antrean. Selain itu, distribusi BBM juga dijalankan selama 24 jam, terutama pada dini hari saat kepadatan lalu lintas lebih rendah, untuk memastikan ketersediaan pasokan saat masyarakat beraktivitas.
Alokasi BBM di setiap regional yang menjadi pusat kepadatan dan peningkatan aktivitas ekonomi juga telah disesuaikan. "Kita sudah sepakat alokasi BBM di setiap regional yang menjadi titik kepadatan dan titik peningkatan ekonomi di masyarakat, ini semua akan diperlancar dan akan dipenuhi semuanya," tegas Wahyudi.
Menanggapi isu mengenai pemberhentian massal sopir truk tangki BBM yang disebut sebagai salah satu penyebab kelangkaan, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menjelaskan bahwa Pertamina memiliki aturan kedisiplinan armada. Tindakan tegas akan diberikan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran, namun Pertamina juga menyiapkan armada cadangan untuk mencegah kekosongan pasokan.
