bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan negara. Opini ini disampaikan oleh Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025.
Gus Ipul mengapresiasi BPK, terutama Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, atas bimbingan yang telah memotivasi Kemensos untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Ia menyatakan bahwa kinerja Kemensos di bidang III terus menunjukkan peningkatan.
Menurut Gus Ipul, opini WTP ini merupakan bukti upaya Kemensos dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kinerja lembaga berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari rakyat.
Meskipun meraih opini WTP, Gus Ipul mengakui bahwa masih ada catatan yang perlu ditindaklanjuti, seperti persoalan bansos yang belum tepat sasaran akibat ketidakakuratan data. Ia merujuk pada Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola tunggal data, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertugas membantu pemutakhiran data.
Gus Ipul mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, mengingat sifat data yang dinamis. Ia juga mengajak para menteri dan pimpinan lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terukur dan tepat waktu, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mempercepat digitalisasi sistem pelaporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas.
Pesan penutup dari Gus Ipul adalah agar hasil pemeriksaan BPK dijadikan bahan evaluasi kebijakan, bukan sekadar arsip pelaporan, karena merupakan cerminan kinerja lembaga.
