bytedaily - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyatakan perlunya pemerintah mengkaji ulang kebijakan subsidi energi. Menurutnya, pengurangan subsidi dapat menjadi instrumen penting dalam upaya menahan laju defisit anggaran dan utang negara.
Kalla berargumen bahwa penetapan harga energi yang terlalu terjangkau berpotensi mendorong konsumsi berlebihan di masyarakat. "Jika harga energi terus ditekan, masyarakat cenderung boros, yang berakibat pada peningkatan permintaan BBM dan akhirnya membebani kas negara," jelasnya dalam sebuah kesempatan.
Ia melanjutkan, walau pengurangan subsidi akan berujung pada kenaikan harga energi, langkah ini merupakan praktik umum di banyak negara untuk menjaga stabilitas fiskal. "Mengurangi defisit dan utang APBN, salah satu jalannya adalah melalui pengurangan subsidi, yang berarti penyesuaian harga. Ini adalah kebijakan yang lazim diterapkan secara global," tegasnya.
Meskipun menyadari potensi reaksi negatif publik dalam jangka pendek, Kalla meyakini masyarakat akan memahami manfaat strategis jangka panjang dari kebijakan tersebut apabila dikomunikasikan dengan baik. Ia juga menyoroti bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas justru menjadi konsumen terbesar bahan bakar. "Kenaikan harga energi sebesar 20-30 persen tidak akan terlalu memberatkan kelompok ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kalla menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik sebagai solusi fundamental jangka panjang. Dibandingkan dengan kebijakan pembatasan aktivitas seperti flexible working, penguatan opsi angkutan umum yang memadai dinilai lebih efektif dalam mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
